BATU, harianmadura.com – Di balik agenda resmi Rapat Kerja Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumenep di Kota Batu, Malang, Senin (15/12/2025), terselip kegelisahan lama yang belum juga usai: relasi media dan kekuasaan yang kerap tersandera kepentingan, sentimen, dan ego pribadi.
Raker yang digelar di kota wisata itu sejatinya membahas rencana kerja setahun ke depan. Namun, diskusi berkembang jauh melampaui daftar program organisasi. Isu keadilan anggaran publikasi, pembagian “kue” APBD, hingga sikap sebagian pemilik kuasa terhadap media mengemuka sebagai benang merah pembahasan.
Salah satu poin penting yang disepakati adalah perlunya pendidikan sadar media (PSM) bagi kalangan pejabat di Sumenep. Alasannya sederhana, tetapi dampaknya serius: masih ada pejabat yang mudah terpengaruh hoaks, lalu meresponsnya dengan kebijakan atau sikap emosional terhadap media.
Dalam konteks itu, tema “Strategi Penguatan Media Siber di Era Disrupsi Teknologi” terasa relevan. Sebab tantangan media hari ini bukan hanya soal kecepatan teknologi, tetapi juga ketahanan etik di tengah tekanan kekuasaan dan kepentingan anggaran.
Sekitar 60 persen pengurus dan anggota SMSI Sumenep hadir dan terlibat aktif dalam raker tersebut. Forum itu menjadi ruang evaluasi bersama tentang bagaimana media tetap berdiri tegak secara profesional, beretika, dan taat hukum, di tengah iklim jurnalistik yang tak jarang dipenuhi tarik-menarik kepentingan.
Ketua SMSI Kabupaten Sumenep, Wahyudi, menegaskan raker bukan sekadar rutinitas organisasi. Lebih dari itu, ini adalah momentum konsolidasi untuk menyatukan visi media siber di Sumenep, terutama menghadapi tahun-tahun politik dan arah kebijakan daerah ke depan.
Saat ini, SMSI Sumenep menaungi 18 perusahaan media siber. Jumlah tersebut, kata Wahyu, seharusnya menjadi kekuatan kolektif untuk menjaga keseimbangan informasi, bukan justru terpecah oleh persaingan tidak sehat, kecemburuan anggaran, atau ego personal antaranggota.
“Media yang tergabung dalam SMSI harus menjadi corong sehatnya informasi. Bukan sekadar alat promosi, apalagi perpanjangan tangan kepentingan tertentu,” ujar Wahyu
Pemilik Liputan12.co Imam Musta’in Ramli menilai, media siber memang dituntut cepat, tetapi kecepatan tanpa akurasi dan tanggung jawab justru merusak kepercayaan publik.
“Dalam praktiknya, tekanan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam—ketika ego pribadi pemilik media atau anggota organisasi lebih dominan daripada kepentingan organisasi dan publik,” timpal Imam disela-sela rapat.
Sementara Owner Memoonline.co.id Samauddin menyinggung soal keterbukaan keanggotaan SMSI. Sesuai AD/ART SMSI, khususnya Point B Pasal 18, organisasi ini tidak membatasi siapa yang boleh bergabung. Namun, kesamaan visi dan etika menjadi syarat mutlak.
“Yang terpenting bukan jumlah, tetapi persepsi yang sama tentang peran pers. Media bukan alat tawar-menawar anggaran,” tegasnya.
Sedangkan owner detektifjatim.com Slamet Ready menjelaskan, ditengah realitas anggaran publikasi pemerintah daerah sering dipersepsikan sebagai “kue” yang diperebutkan, SMSI, kata Ady, wajib mendorong formulasi baru yang lebih adil, transparan, dan profesional. Bukan berdasarkan kedekatan dengan pemilik kuasa, bukan pula karena sentimen pribadi, melainkan atas dasar kinerja dan tanggung jawab jurnalistik.
Disisi lain Owner kanalnews.id Helman jr menyambut baik kehadiran organisasi profesi baru di Kabupaten Sumenep. Menurut helman, keberagaman organisasi pers bukan ancaman, melainkan peluang kolaborasi selama orientasinya jelas: kepentingan publik.
Di tengah derasnya arus informasi digital dan menjelang dinamika politik daerah ke depan, kata Helman, kolaborasi antarmedia menjadi kunci untuk melawan hoaks, disinformasi, dan praktik-praktik yang mencederai marwah pers.
“Media harus adaptif terhadap teknologi, tetapi tidak boleh kehilangan nilai dasar jurnalistik. Profesionalisme dan keberpihakan pada publik harus tetap menjadi fondasi,” pungkas
