PAMEKASAN, harianmadura.com – sejumlah Aktivis Pamekasan yang tergabung dalam kalangan masyarakat dan aktivis lakukan Aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Pamekasan Selasa 09/12/25 Dalam rangka memperingati hari anti Korupsi sedunia dengan membawa tuntutan, kado akhir tahun rencana pemerintah penghapusan 86.460 BPJS BPID
Dus salam Orator aksi menyampaikan, “Rencana Pemblokiran BPJS ini tidak berprikemanusiaan. Secara tak langsung ini pemembunuh terencana oleh pemerintah”
Mereka itu yang berobat ke rumah sakit orang miskin, rakyat kecil, tak punya uang untuk berobat, bukan malah mencari solusi justru pemerintah memblokir BPJS dengan alasan tak logis, tegas dus salam
Sedangkan orator lainnya samhari, yang di kenal Kak sam, menyatakan. “Dari 4 kabupaten di Madura hanya kabupaten Pamekasan ini, yang mengeluarkan kebijakan rencana pemblokiran BPJS, Bangkalan, Sampang, Sumenep belum pernah” tegasnya
Aksi yang sempat memanas di warnai pengrusakan fasilitas(papan Nama DPRD) massa aksi terpaksa merusak fasilitas karena kesal pada pemkab
Aksi ini ditemui oleh Plh Sekda Pamekasan Taufikurrachman, Wakil Ketua DPRD Pamekasan Moh. Khomarul Wahyudi, Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Rasyid Fansori dan Mohammad Saedy Romli serta Kepala Dinas Kesehatan Saifudin.
Sedangkan Plh Sekda Pamekasan Taufikurrachman menyatakan, 86.420 peserta BPJS Kesehatan jalur PBID yang akan dihapus itu merupakan dampak perubahan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Taufiq menyampaikan pada massa aksi, yang bisa dikaver oleh Pemerintah hanya pada desil satu sampai desil lima. Kemudian, yang dihapus hanya pada desil diatasnya.
“Sedangkan Data lama yang termasuk golongan desil enam sampai sepuluh. Kita tidak ikut mendata karena datanya dari pusat,” tegasnya.
Respon Wakil Ketua DPRD “khomarul Wahyudi menyampaikan ini luka kita bersama keputusan rencana penghapusan BPJS ini tidak boleh di lakukan sebelah pihak agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan berobat gratis,” tegasnya. (Aj)
