SUMENEP, harianmadura. com -Aliansi Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Universitas PGRI Sumenep melangsungkan audiensi terbuka bersama jajaran rektorat di ruang rektorat pada Selasa, 19 Mei 2026. Dalam audiensi tersebut, Aliansi Ormawa menyampaikan sejumlah poin penting terkait dinamika kemahasiswaan di kampus. Beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain:
- Dokumen Pedoman Kemahasiswaan tidak mengalami perubahan sebagaimana yang telah disampaikan pihak kemahasiswaan saat sosialisasi bersama Ormawa pada 3 April 2026.
- Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas PGRI Sumenep diminta segera menyelesaikan pembentukan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) sesuai Pedoman Kemahasiswaan.
- Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan diminta segera menetapkan tenggat waktu pelaksanaan Pemilihan Raya (Pemira).
Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Ormawa, Zainur Rahman, mendesak pihak rektorat, khususnya Rektor dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, agar segera menentukan batas waktu pembentukan DPM demi menjamin kepastian demokrasi dan keberlangsungan regenerasi kepemimpinan mahasiswa di kampus tersebut.
“Terkait Pemira ini kapan dilaksanakan, kapan DPM akan dibentuk, dan kapan deadline terakhir penyetoran delegasi DPM. Kami di sini kebingungan dalam melaksanakan kegiatan kalau tidak ada legitimasi dari BEM,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Kemahasiswaan, Saniman, menyatakan bahwa pihaknya bersama staf telah memproses mekanisme pencalonan DPM. Namun, ia mengaku tetap mempertimbangkan kualitas calon anggota DPM karena lembaga tersebut memiliki peran penting dalam penyusunan aturan dan perundang-undangan kemahasiswaan.
“Kalau kita terlalu fokus pada deadline, maka kita tidak akan menghasilkan keputusan yang besar dan cemerlang. Sudah kami proses dan kami siapkan buku sidangnya, bahkan tata tertibnya juga sudah diproses,” ungkapnya.
Saniman juga menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa Ormawa yang belum merekomendasikan anggotanya untuk DPM. Meski demikian, pihak kemahasiswaan telah melakukan koordinasi dan memberikan kelonggaran dalam proses administrasi.
“Sudah kami koordinasikan. Yang belum menyetor ada BK, Pramuka, Musik, Lentera, dan Mayapada. Kami juga memberikan kelonggaran administrasi, seperti menerima rekomendasi melalui WhatsApp. Jika tidak ada yang disetorkan, bisa mengambil dari anggota lain dengan syarat mendapat persetujuan dari Ormawa terkait,” jelasnya.
Dalam hasil audiensi tersebut, pimpinan kampus dan Aliansi Ormawa mencapai sejumlah kesepakatan. Tenggat rekomendasi dari Ormawa ditetapkan pada 25 Mei 2026. Selanjutnya, pembentukan DPM dijadwalkan berlangsung pada 1–6 Juni 2026, sementara pelaksanaan Pemira ditargetkan berlangsung pada pertengahan Juli 2026, dengan target akhir pada 25 Juli 2026.
Wakil Rektor 3 ( Warek 3) bidang kemahasiswaan Moh Fauzi menanggapi aspirasi dari mahasiswa. Menurutnya pedoman kemahasiswaan tersebut kalau ada perubahan tentunya pasti membutuhkan waktu yang lama
“Jangan ada bahasa tolong pimpinan jangan merubah pedoman tersebut Kita tidak serta merta mengubah pedomaan tersebut, pasti membutuhkan proses dan mekanisme yang lama Perkara nanti ada masukan dari mahasiswa itu tetap akan kami tampung dan ini akan dilakukan proses addendum,” ucapnya. (bib/sr)
