PAMEKASAN, harianmadura.com – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, akhirnya merespons surat terbuka dari nelayan Desa Tamberu, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan, terkait dampak survei migas di wilayah mereka.
Surat yang dikirim pada 28 Mei 2025 itu mengadukan kerusakan alat tangkap tradisional jenis momoi dan centang, yang diduga disebabkan oleh aktivitas survei seismik di perairan Pantura Pamekasan.
Tokoh masyarakat nelayan Hariyadi menjelaskan. Setelah surat terbuka itu dikirimkan, pihak Wapres merespons, meminta melengkapi bukti-bukti serta data-data kerugian yang dialami para nelayan terdampak melalui Email.
“Saya sudah kirim semua bukti dan data yang diminta melalui Email. Termasuk rincian kerusakan alat tangkap milik nelayan,” ungkap Hariyadi tokoh masyarakat nelayan yang aktif mengawal kasus ini, Rabu (4/6/2025).
Diberitakan sebelumnya, survei pencarian cadangan minyak dan gas bumi (Migas) oleh dua perusahaan migas, salah satunya berasal dari Malaysia, di perairan Pantura (Ketapang–Pasean), Kabupaten Pamekasan, Madura, berdampak buruk bagi nelayan lokal.
Kegiatan survei yang berlangsung sekitar tiga bulan setengah sejak Oktober 2024 itu mengakibatkan kerusakan total 354 set alat tangkap. Kerusakan alat tangkap itu berupa jaring momoi dan cantrang 12 nelayan asal Desa Tamberu, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan.
Salah satu nelayan asal Desa Tamberu, Batumarmar Pamekasan Muslihon menyampaikan, biaya yang dibutuhkan dalam satu pemuatan jaring ikan momoi dan cantrang bisa mencapai Rp7 juta.
“Dalam satu alat tangkap atau jaring ikan yang rusak, ongkosnya bisa habis Rp7 juta ke atas. Kalau dikalikan 354 set, kerugian kami bisa mencapai ratusan juta rupiah,” ujar Lihon, Senin (19/05/2025).
