Sumenep, harianmadura.com– Aliansi Ormawa dan Mahasiswa Universitas PGRI Sumenep menyelenggarakan aksi demonstrasi yang bertempat di lingkungan kampus pada Rabu 18 November 2026.
Aksi tersebut menyoroti berbagai polemik yang ada di kampus di antaranya:
1.Polemik rekrutmen duta baca dan pembentukan Himpunan Mahasiswa Pustaka (Hamka)
2. Adanya pengistimewaan terhadap dua orang mahasiswa yang dijadikan simbolik duta baca pada pelaksanaan PKKMB
3.Adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala perpustakaan
4.Persoalan realisasi beasiswa alternatif
5.Kinerja Satgas PPKPT dan keterlambatan pelaksanaan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA).
Aksi tersebut juga diwarnai oleh para orator yang bergantian dan dilanjut dengan penampilan puisi kritikan terhadap kampus sebagai bentuk kekecewaan karena sudah sadar telah dipermainkan.
Koordinator Lapangan , M. Iqbal Asrofi, menyatakan polemik Duta Baca yang tidak sesuai dengan tenggat waktu yang sudah diberikan oleh pihak perpustakaan dan diganti ke organisasi baru.
” Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan membuat Open Recruitmen Duta Baca Perpustakaan UPI Sumenep pada 10-30 September 2026, namun prosedural yang sudah informasikan ke publik itu tidak terlaksana alih-alih diubah ke Hamka.” ucapnya.
Tak hanya di situ dalam pembentukan HAMKA menjadi salah satu persoalan yang dipertanyakan massa. Ia menyoroti dugaan pemberian fasilitas berupa Surat Keputusan (SK) keringanan akademik bagi mahasiswa yang aktif dalam organisasi tersebut.
“Jika teman-teman yang aktif di HAMKA itu ada salah satu mata kuliah ketika ada nilai rendah akan diberikan SK keringanan dari perpustakaan,” ungkapnya.
Asrofi juga menyoroti dugaan pengistimewaan terhadap dua mahasiswa yang menjadi simbolis Duta Baca dalam pelaksanaan PKKMB 2026. Ia menyatakan keduanya telah dijanjikan akan menjadi Duta Baca tanpa melalui proses seleksi sebagaimana mekanisme yang sebelumnya diumumkan.
“Dua orang yang diiming-imingi otomatis lulus menjadi Duta Baca tanpa diseleksi,” sampainya.
Dilanjut dengan kuswandi,salah satu masa aksi dan anggota duta baca yang diistimewakan oleh kepala perpus juga ikut menyuarakan kegelisahan dan kronologinya dari awal.
” Saya berinisiatif maju ke depan ketika di tawari menjadi Duta Baca dengan menyematkan kalung, kemudian berselang beberapa hari, Saya di suruh menghadap ke perpus dan diminta mencari anggota dan saya di janjikan bersama abel kalau misalnya mencari orang kurang dari 9 maka akan di loloskan tanpa seleksi,”ungkapnya.
Kepala UPT Perpustakaan, zainuddin itu menyampaikan bahwa kegiatannya sangat baik dan merupakan hak perpus untuk menjadi lebih baik lagi.
” Karena ini percobaan, kami punya kewenangan untuk menginprovisasi bagaimana perpustakan ini lebih di tingkatkan,”ucapnya
Ketegangan terjadi ketika massa aksi meminta klarifikasi dari kepala perpustakaan, massa aksi menilai keterangan yang disampaikan kepala perpustakaan berbelit-belit dan tidak memberikan penjelasan yang memuaskan atas persoalan yang dipertanyakan.
Kekecewaan mahasiswa semakin memuncak ketika Kepala UPT Perpustakaan, meninggalkan massa aksi dengan alasan hendak melaksanakan salat, sementara persoalan yang dipertanyakan belum memperoleh penjelasan yang dianggap memadai oleh massa aksi.
Situasi tersebut berujung pada penyegelan sementara ruang perpustakaan sebagai bentuk protes.
Atas beberapa persoalan tersebut, massa aksi mendesak pimpinan kampus untuk mengambil tindakan tegas terhadap Kepala Perpustakaan, termasuk meminta pencopotan dari jabatannya karena dinilai tidak kompeten dalam menjalankan tugas.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Moh. Fauzi, menyatakan bahwa pemberhentian kepala perpustakaan tidak dapat dilakukan secara langsung karena terdapat mekanisme yang harus ditempuh.
“Ada mekanismenya dengan melaporkan secara resmi ke komisi disiplin,” ujarnya.
Menanggapi persoalan keterlambatan seleksi beasiswa tahfidz dan prestasi yang sebelum dijadwalkan pada tanggal 16-18 November, Moh. Fauzi meminta mahasiswa untuk menerima penundaan seleksi yang dijadwalkan berlangsung pada 26 November 2026 karena tim penguji baru dapat melaksanakan seleksi pada tanggal tersebut.
“Terus kan sebenarnya minta kelapangdadaan teman-teman untuk seleksi tahfiz tanggal 26 karena tim penguji baru bisa tanggal 26,” sampainya.
Aksi tersebut membawa beberapa tuntutan yang diterima oleh pimpinan kampus dengan ditandatangani dalam bentuk pakta integritas sebagaimana berikut;
1. Membubarkan duta baca dan Hamka karena tidak sesuai prosedural dan legalitas sk masih belum ada.
2. Mendesak Rektor Universitas PGRI Sumenep untuk mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian Kepala Perpustakaan dari jabatannya apabila dugaan penyalahgunaan wewenang terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif dan transparan dengan mekanisme pelaporan resmi terhadap komisi disiplin.
3. Struktural Satgas PPKPT dengan adanya Sk, penyediaan tempat bagi satgas untuk mahasiswa yang mau menghadap , dan menyiapkan kanal pengaduan resmi bagi mahasiswa dalam kurun waktu 1 bulan.
4. Meminta Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan memberikan pertanggungjawaban secara terbuka atas keterlambatan pelaksanaan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) serta berkomitmen tidak mengulangi hal serupa.
5. Beasiswa alternatif berupa tahfiz dan prestasi akan diseleksi pada tanggal 25-26 November.
6. Pembentukan peraturan dan mekanisme Plt.BEM akan dirumuskan maksimal tanggal 15 Desember 2026.
Editor/Bib

